Rencana penerbitan peraturan wali kota

Rencana penerbitan peraturan wali kota (perwali) tentang larangan parkir di ruas jalan utama Kota Makassar, ditanggapi dingin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Legislator menilai, banyak perwali yang diterbitkan, tapi tidak diterapkan alias mubazir. Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar Imran Tenritata mengatakan, rencana pemerintah Makassar mengatur enam ruas jalan agar bebas parkir sudah tepat. “Tetapi, yang jadi pertanyaan, apakah Pemkot Makassar sudah mengkaji enam titik jalan itu. Apalagi, sudah banyak perwali, tapi tidak maksimal,” tandasnya, kemarin.

Politikus Partai Golkar ini mencontohkan, perwali yang terkesan mubazir, yakni Perwali Larang Operasional Bentor dalam Kota dan Perwali Larangan Jukir Liar. Dua perwali tersebut terbukti tidak efektif dengan banyaknya bentor yang beroperasi di dalam Kota Makassar. Jukir liar pun kian marak di sejumlah ruas jalan dan menyebabkan kemacetan. Peraturan yang dikeluarkan wali kota harus disertai dasar hukum dan dapat ditindaklanjuti ke depan.

Khusus Perwali Bebas Parkir di ruas jalan utama, harus disertai kajian akademik. Apalagi, enam jalan yang nanti dijadikan bebas parkir semuanya tidak sama lebar. Pihaknya juga akan membahas persoalan ini di Komisi C DPRD Makassar agar perwali bisa sejalan dengan DPRD.

Sementara itu, Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar Irwan mengatakan, Komisi B telah meminta penjelasan dari Pemkot terkait ide tersebut.Hanya disebutkan bahwa perwali masih dalam tataran wacana. Makanya waktu itu rekomendasi kami di Komisi B agar Pemkot mematangkan dulu konsepnya. Kami juga meminta Pemkot mengganti nama konsep tersebut. Sebagian besar ketika mendengar judul bebas parkir, bayangan kita adalah para pemilik kendaraan tidak perlu bayar parkir. Ternyata konsepnya tidak begitu, tetapi pengendara tidak boleh parkir di sepanjang pinggir jalan tertentu, sehingga tempat parkir itu hanya di tempat parkir tertentu dan tetap bayar,” ungkapnya, kemarin.

Sementara itu,Dinas Perhubungan mulai memantapkan rencana Pemkot menjadikan enam jalan negara sebagai jalan bebas lahan parkir. Kepala Dinas Perhubungan Chaerul Andi Tau mengatakan, rencana Pemkot menjadikan Jalan AP Pettarani, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ratulangi sebagai daerah bebas lahan parkir.

Konsep ini akan melibatkan Satlantas, PD Parkir, Dinas Perindustrian, Perizinan dan Pol PP untuk membahas penyusunan draf perwali. Dengan adanya perwali,pelaksanaan jalan bebas parkir akan segera diterapkan, mengingat saat ini kondisi di enam jalan negara masih sangat semrawut. “Bukan hanya semrawut, perparkiran juga terkadang menimbulkan kemacetan,” ujarnya ketika dihubungi via telepon, kemarin. Pihaknya mengatakan, peraturan wali kota diharapkan bisa rampung dan segera disosialisasikan kepada masyarakat pada awal November.Akhir 2011, ditargetkan enam jalan negara bebas parkir sudah bisa dilaksanakan.

0 Response to "Rencana penerbitan peraturan wali kota"

Posting Komentar