Pengamat hukum Hikmahanto Juwana

Pengamat hukum Hikmahanto Juwana berharap, dalam penunjukan wakil menteri, pemerintah tidak mengulangi kelalaian di masa lalu. Penunjukan itu harus memerhatikan Undang-Undang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47/2009 terkait pengangkatan wakil menteri.

Ia menyampaikan hal tersebut terkait penunjukan sejumlah wakil menteri (Wamen) baru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepanjang pekan ini. "Ketika Presiden mengundang para calon wakil menteri tidak diketahui secara pasti apakah Sekretariat Negara telah menyampaikan kepada Presiden persyaratan seseorang untuk dapat menduduki jabatan sebagai Wamen," kata Hikmahanto, Minggu (16/10/2011).

Pernyataan itu disampaikannya merujuk pada latar belakang para calon wakil menteri yang berbeda-beda. Ada beberapa nama yang sebelumnya menduduki posisi sebagai wakil menteri, ada pula yang murni dari kalangan akademisi. Selain itu, ada pula sosok yang sebelumnya menjabat sebagai direktur jenderal atau sekretariat jenderal di kementerian, seperti calon wakil menteri agama dan wakil menteri kebudayaan dan pariwisata.

Guru Besar Hukum Universitas Indonesia itu mengatakan, persyaratan penunjukan wakil menteri penting untuk diperhatikan agar pengalaman tahun 2009 tidak terulang. "Ketika itu Dr Anggito Abimanyu dan Dr Fahmi Idris masing-masing akan dilantik sebagai Wamen Keuangan dan Wamen Kesehatan gagal dengan alasan karena terbentur dengan UU Kementerian Negara dan Peraturan Presiden 47 Tahun 2009," ujarnya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet. Ketentuan itu selanjutnya dirinci dalam Pasal 70 ayat (3) Perpres 47 Tahun 2009 yang menyebutkan, "Pejabat karier adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon I/a."

"Menjadi pertanyaan apakah para calon Wamen yang berasal dari perguruan tinggi telah memegang jabatan struktural I/a di kementerian di mana yang bersangkutan diangkat," ujar Hikmahanto.

Ia mengatakan, Sekretaris Negara seharusnya mengingatkan Presiden terkait dengan persyaratan itu. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan Perpres 47/2009 itu telah diubah. "Hanya saja, bila perubahan dilakukan dalam waktu sekarang, maka terkesan Perpres telah menjadi legitimasi politik oleh penguasa, bukan sebagai aturan untuk dipedomani," katanya. Ia berpendapat, publik tentu dapat berempati pada mereka yang tidak dapat dilantik karena tersandung aturan. Padahal, pencalonan mereka telah diketahui oleh publik.

Hingga kini Presiden telah memanggil sedikitnya 13 calon wakil menteri, antara lain calon Wakil Menteri Pertanian Rusman Hermawan, calon Wakil Menteri Pendidikan Nasional Bidang Pendidikan Musliar Kasim, calon Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo, calon Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, calon Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, calon Wakil Menteri BUMN Mahmuddin, dan calon Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron.

Calon wakil menteri lainnya adalah calon Wakil Menteri Luar Negeri Wardana, calon Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar, calon Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, calon Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta calon Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

0 Response to "Pengamat hukum Hikmahanto Juwana"

Posting Komentar