Menggagas proyek tandingan Centre Point of Indonesia

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggagas proyek tandingan Centre Point of Indonesia (CPI) berupa kawasan kota baru yang dibangun di pesisir Pantai Losari. Kawasan terpadu yang dilengkapi kompleks hunian, perkantoran, dan area bisnis seluas 30 hektar ini dibangun dengan menggandeng pihak ketiga, PT Cipta Mandiri, anak perusahaan PT OSO milik pengusaha Oesman Sapta. Pemkot juga bekerja sama dengan investor lokal,Tanri Abeng. Total investasi yang ditanamkan mencapai Rp3 triliun. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin seusai pertemuan dengan investor di ruang kerjanya, mengatakan, proyek tersebut akan dibangun di Jalan Metro Tanjung Bunga atau di samping kawasan CPI.

Kendati demikian,dia menyatakan,proyek tersebut tidak masuk bagian CPI yang dicanangkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Dia mengungkapkan, rencana kerja sama pembangunan kawasan kota baru tersebut sudah digagas sejak tujuh tahun atau pada 2004. Bahkan, PT Cipta Mandiri telah mengajukan izin prinsip pengembangan yang berakhir Oktober ini.

“Pertemuan tadi disepakati tetap berkelanjutan konsep perencanaan kota baru.Saya juga sudah tanda tangani kesepakatan dengan gubernur dan pembangunan ini tidak masuk CPI,”paparnya kepada media massa, kemarin. Sekadar diketahui, Gubernur Syahrul Yasin Limpo memprakarsai pembangunan CPI di kawasan tanah tumbuh Pantai Losari pada 2009. Lahan seluas 150 hektare disulap menjadi kawasan publik perkantoran dan bisnis.

Total anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai Rp900 miliar. Pemprov telah menggandeng PT GMTD untuk mengembangkan kawasan tersebut Sementara itu, Pemkot mereklamasi Pantai Losari dengan menambah tiga anjungan dan turut dibangun Masjid Terapung. Pembangunan kawasan kota baru ini kembali menambah deret megaproyek yang dibangun di pesisir pantai yang diprakarsai Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel.

“Ini akan menjadi ikon Makassar, seperti di Singapura ada Marina Bay,”ujarnya. Sementara itu, untuk merealisasikan proyek kota baru, Pemkot akan membentuk tim untuk menginventarisasi lahan yang akan dijadikan kawasan pengembangan kota baru. Tim ini terdiri atas Dinas Tata Ruang, konsultan tata kota Danny Pomanto,Camat Mariso, dan Camat Tamalate.

Selain itu, Pemkot telah memerintahkan Camat Mariso dan Camat Tamalate melarang transaksi jual beli di lahan di lokasi tersebut. “Lahan pengembangan kota baru kan tanah negara atau garapan. Jadi, tidak ada ganti rugi.Penggarap hanya akan diberikan santunan maksimal Rp50.000, tidak boleh lebih,” tandasnya. Pemilik PT OSO, Usman Sapta, mengatakan, rencana kota baru tersebut sudah tujuh tahun,  tapi belum sempat direalisasikan karena ada sejumlah masalah.

“Proses pembangunan terpadu telah direncanakan wali kota dan kami mendukung. Keterlambatan ini bukan di pihak kami,bukan karena tidak mau membangun,” katanya, kemarin. Sejak 2004, PT Cipta Putra Mandiri telah mengajukan permohonan pengembangan kawasan terpadu atau kota baru. Hanya belum ditindaklanjuti karena memperhatikan aspek tata ruang.Pihaknya mengakui sangat tertarik dengan Makassar karena dapat menjadi pintu yang menghubungkan dengan sejumlah negara.

“Sebagai bukti jika kami serius, anggaran Rp3 triliun disiapkan untuk proyek ini,” ujarnya. Konsultan tata kota Pemkot Makassar Dani Pamanto mengatakan, berdasarkan master plan, kota baru ini akan diwujudkan dalam kawasan global terpadu dengan pembangunan akan dilakukan secara bersinergis. Salah satunya seperti kawasan perkantoran yang terintegrasi dengan sarana hiburan, perumahan, dan pusat perbelanjaan.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Makassar Anis Kama, mengatakan, untuk pelaksanaan ini diawali dengan pembuatan proposal, izin prinsip. Untuk pembebasan lahan dilakukan melalui tahapan pembuatan proposal dan penetapan lokasi. Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Sulsel Andi Bakti Haruni yang dikonfirmasi terkait pembangunan kota baru di samping CPI, mengapresiasi rencana Pemkot Makassar tersebut.

“Saya yakin teman-teman di pemkot berpikir sama dengan teman-teman di pemprov. CPI merupakan kawasan strategis nasional yang didukung Kepres 55/2011. Otomatis, baik perda pemkot maupun pemprov harus tunduk pada tata ruang kota,” ungkapnya kepada media massa, tadi malam. Bakti menyebutkan, rencana proyek Pemkot tersebut harus mengacu tata ruang yang ada dan harus mengikuti master plan kota metropolitan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata). “Saya yakin proyek ini akan sejalan dengan CPI. Saya juga pernah dengar terkait rencana tersebut, tetapi belum tahu tentang teknis pelaksanaannya,” papar dia saat dihubungi via ponsel.

0 Response to "Menggagas proyek tandingan Centre Point of Indonesia"

Posting Komentar