Lembaga Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Puluhan pedagang Pasar Senggol dan Pasar Sambung Jawa yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (LPPKL), mendatangi Kantor DPRD Makassar, kemarin. Pedagang menuntut Dewan mengusut retribusi yang ditarik PD Pasar. Pasalnya, PD Pasar menarik retribusi Rp2.500 per hari. Retribusi yang dibayar pedagang kepada oknum pengelola pasar diduga digelapkan sehingga keberadaan penjual dinilai ilegal. Pendiri LPPKL Adi Raja mengatakan, jumlah pedagang di Pasar Senggol dan Pasar Sambung Jawa mencapai 600 orang. Jika ditotal, nilai retribusi yang ditarik mencapai Rp1,5 juta per hari.

“Pedagang di Pasar Senggol setiap hari membayar retribusi kepada pihak pengelola atas nama PD Pasar. Masa kami kemudian dikatakan ilegal. Laporan retribusi yang dibayar pedagang itu ke mana. DPRD harus usut ini,”katanya di Kantor DPRD Makassar, kemarin. Selain retribusi yang dibayarkan pedagang, Adi Raja juga menyebutkan, di kawasan Pasar Sambung Jawa dan Pasar Senggol terdapat sekitar 300 gerobak yang disewakan dengan biaya retribusi sekitar Rp30.000 per bulan per gerobak.

Akan tetapi, retribusi yang dilaporkan ke PD Pasar tidak seperti kondisi di lapangan. “Kami harap DPRD dapat mengklarifikasikan hal ini ke PD Pasar, ke mana biaya retribusi itu. Pedagang jelas membayar kepada pengelola dan bukan kepada oknum lainnya. DPRD juga harusnya mengajak semua pihak terkait saat membicarakan masalah Pasar Senggol ini,”ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Adi Raja juga mengkritisi pernyataan anggota Komisi B Abd Wahab Tahir yang menuding adanya praktik jual beli kios atau lapak di Pasar Senggol dengan harga Rp10 juta per tahun. Menurutnya, Pasar Senggol sudah berdiri puluhan tahun dan tidak ada pihak yang memperjualbelikan lapak itu. “Meminta saudara Wahab Tahir mengklarifikasi pernyataannya itu karena merusak nama baik kami di sana.

Selain itu, yang menyebabkan kesemrawutan jalan di daerah sana bukan pedagang karena pedagang memiliki area tersendiri,” tandasnya. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Makassar Irwan mengatakan, persoalan penyelesaian Pasar Senggol dikembalikan kepada tim yang dibentuk Pemkot Makassar dengan ketua PD Pasar.

“Sekali lagi kami tegaskan dalam kasus Pasar Senggol yang didorong bukan penertiban pedagangnya, tetapi masalah akses jalan masyarakat yang terganggu,”tandas Ketua DPD PKS Makassar itu. Disinggung tentang retribusi pedagang di Pasar Senggol dan Pasar Sambung Jawa, dia menegaskan,akan menelusuri hal tersebut ke PD Pasar. Dia juga akan mengundang semua pihak terkait untuk membicarakan semua persoalan tentang Pasar Senggol.

0 Response to "Lembaga Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima"

Posting Komentar