Keberadaan anak jalanan di Kota Makassar

Keberadaan anak jalanan (anjal) di Kota Makassar sedikit demi sedikit menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Aksi meminta uang kepada pengguna jalan tidak hanya dilakukan dengan mengiba, tapi kadang disertai aksi yang mengarah ke kriminalitas. Bahkan, Kepala Dinas Sosial Makassar Ibrahim Saleh mengaku kewalahan menangani anjal yang kian menjamur. Wajah Ibrahim yang ditemui seusai melapor kepada Wakil Wali Kota Makassar Supomo Guntur, langsung terlihat kusut saat ditanyai penanganan anjal di Kota Angingmammiri. Sejenak dia menggelengkan kepala, sedikit terlihat berpikir. “Inilah yang membuat saya pusing. Saya sangat kesulitan mengatasi anak jalanan. Dinsos Makassar kewalahan karena jumlahnya selalu bertambah,” ujarnya, kemarin.

Peraturan daerah (perda) yang mengatur soal anak jalanan diakuinya sudah diterapkan sejak beberapa tahun lalu.Awalnya, perda tersebut berjalan maksimal. Sudut jalan yang biasanya dipenuhi dengan anjal, sudah steril dari aktivitas. Namun, kondisi itu hanya berjalan beberapa bulan. Anak jalanan kemudian bermunculan bak jamur pada musim penghujan. Keberadaannya di jalan raya jauh lebih parah dari sebelum ditertibkan.

Dulu, anak jalanan hanya meminta uang di jalan atau di sudut lampu merah, ketika tidak diberi uang, mereka langsung mundur. Saat ini aksi anjal sudah mengarah pada tindak kriminalitas. Anak jalanan sengaja melengkapi diri dengan benda tajam,seperti besi atau paku. Ketika tidak diberi uang,mereka kesal dan melampiaskan dengan menggores bodi mobil.

“Tindakan mereka sudah mengarah pada aksi kriminalitas. Sudah banyak keluhan seperti itu. Pengemudi yang tidak memberikan uang kepada anjal, kadang jadi korban penggoresan bodi mobil dengan paku,” ungkapnya. Belum lagi, usia anjal yang melakukan tindakan tersebut rata-rata masih di bawah 10 tahun. Titik-titik jalan yang rawan, yakni di Jalan Sungai Saddang Lama dan Sungai Saddang Baru, Jalan Alauddin, Km 4, dan Jalan Masjid Raya.

Ibrahim mengaku,penertiban anak jalanan yang tindakannya mengarah pada aksi kriminalitas, tidak dapat dilakukan Dinas Sosial saja. Sebaliknya, penanganan harus melibatkan stakeholder lain, seperti Komisi Perlindungan Anak dan aparat kepolisian. “Kondisinya sudah mengarah ke tindak kejahatan. Penertiban dan penanganan harus dilakukan stakeholder terkait agar mereka tidak lagi kembali ke jalan, tandasnya.

Menurutnya, penerapan Perda 2/2008 tentang Pembinaan Anak Gepeng dan Pengamen, harus dilaksanakan bersama. Pasalnya, jika mengacu undangundang, tindakan kriminalitas anjal tidak dapat dikenakan sanksi pidana mengingat mereka masih di bawah umur.

Selain mengeluhkan anjal, Ibrahim juga menyayangkan kaum intelektual yang memanfaatkan situasi mencari dana di tepi jalan. Dinsos menganggap, keberadaan anjal masih lebih baik dibanding kaum intelektual yang terdidik di sekolah tinggi, belum tentu memanfaatkan uang itu untuk membantu orang yang kesusahan. Kaum intelektual tidak mendukung kami, malah mereka yang berbuat ulah.Sekarang banyak juga mahasiswa yang mengamen di jalan, saya semakin pusing. Alasannya untuk sumbangan ini itu, padahal itu untuk kepentingan pribadi,” tandasnya.

0 Response to "Keberadaan anak jalanan di Kota Makassar"

Posting Komentar